UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas nama Tersangka REDI SAPUTRA Bin SUPIRMAN yang disangka melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5  KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) Subsidair Pasal 362 KUHPidana, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, dengan pertimbangan:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
2. Tersangka meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Korban memaafkan Tersangka karena bebek belum di jual dan masih di dalam pengusaan Korban;
4. Tersangka telah berdamai dengan korban;
5. Proses perdamaian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan

intimidasi;

1. Masyarakat merespon positif.
2. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor:01/E/EJP /02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Huruf E bagian 2 yaitu Dalam penerapannya, untuk tindak pidana tertentu, 3 (tiga) syarat prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 5 ayat (2), untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c).

Sehingga Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, disangka Pencurian dengan Pemberatan melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke5  KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) Subsidair Pasal 362 KUHPidana, ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun maka kerugiannya tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah